Semarang – Komisi X DPR RI sebagai mitra kerja legislatif Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan kunjungan kerja spesifik ke wilayah Jawa Tengah, terutama ke Universitas Diponegoro, Rabu (24/2). Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasian program dari Kemenristekdikti terkait Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), beasiswa, dan kepangkatan dosen.

Dalam kunjungan kali ini dihadiri oleh Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Utut Adianto, Ketua Tim Kunker Abdul Kharis, serta sejumlah anggota Komisi X DPR RI lainnya seperti Jamal Mirdad dan Yayuk Basuki. Sementara tim pendamping dari Kemenristekdikti hadir Direktur Sumber Daya Manusia Ditjen SDID Mukhlas Ansori dan Sekretaris Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Sutrisna Wibawa. Acara yang dilangsungkan di auditorium Pascasarjana Universitas Diponegoro ini mengundang beberapa pimpinan PTN diantaranya adalah Rektor Undip Yos Johan Utama, Rektor Unnes Faturrakhman, Direktur Polimarin Sri Tuti, PTS di wilayah Semarang, perwakilan Pemprov serta anggota BEM.

Abdul Kharis mengatakan, “Kunjungan kerja spesifik dalam masa reses ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang baik untuk mengambil kebijakan lebih lanjut mengenai implementasi program yang sedang dilaksanakan oleh mitra kerja kami yaitu Kemristekdikti”.

Menurutnya keberadaan pendidikan tinggi sangat penting, tidak hanya posisinya sebagai balai pengembangan pengetahuan, kebudayaan, pengkajian teknologi, dan ilmu pengetahuan, namun juga memiliki peran signifikan bagi kemajuan sebuah negara. Kecenderungan yang terjadi di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa peran perguruan tinggi kian nyata dalam menggerakkan ide-ide perubahan, melahirkan inovasi sistem sosial, meletakkan pilar-pilar pengetahuan bagi pendidikan dasar dan menengah, dan melahirkan inovasi teknologi serta ilmu pengetahuan sebagai daya kompetisi di masing-masing negara.

Yos dan Faturrakhman sependapat, memang pada dasarnya mungkin pada beberapa program berjalan seperti BOPTN ditemui beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah kendala pada persiapan, pencairan, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun keduanya bersepakat bahwa hal tersebut masih dapat dicarikan solusinya. Kini kenaikan pangkat dosen pun sudah ada perbaikan.

“Contohnya adalah kepangkatan dosen, dahulu mencari informasi yang kurang dari berkas kepangkatan dosen sangat sulit sekali, sehingga seolah memerlukan waktu yang panjang seorang dosen untuk naik pangkatnya. Tapi sekarang dalam waktu 2 (dua) bulan kami dapat informasi yang valid atau berkas kenaikan pangkat sudah selesai, sehingga para dosen tidak khawatir lagi,” ujar Faturrakhman.

Sementara perwakilan BEM memberikan masukan bahwa pada prinsipnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan beasiswa terutama beasiswa bidikmisi sudah sangat baik.

“Hanya saja, bila memungkinkan kisaran beasiswa yang diterima kami minta ditingkatkan, mengingat harga-harga sekarang yang sudah jauh melambung tinggi dibandingkan beasiswa yang didapat,” harapnya.

Sutrisna Wibawa dan Muklas sebagai perwakilan Kemristekdikti yang hadir pada acara tersebut berjanji akan mengakomodir segala permasalahan yang ada agar perbaikan dapat dilakukan kembali.

“Kami akan meneruskan permasalahan yang ada dari hasil diskusi ini untuk dibawa pada Rapat Pimpinan Kementerian sebagai bahan masukan, sekaligus kami akan meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara kami dengan pihak Komisi X DPR RI sebagai mitra kerja kami”, ucap keduanya. (dzi/bkkpristekdikti)