Jakarta – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI pada Rabu, 10 Februari 2016, di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara II. Rapat Kerja ini dipimpin oleh Ferdiansyah, didampingi Sutan Adil.

Menurut  laporan dari sekretariat saat ini rapat kerja kemristekdikti dan komisi X DPR RI telah di hadiri dan di tanda tangani oleh 28 orang dari anggota Komisi X DPR RI. Rapat hari ini adalah rapat tindak lanjut dari rapat terdahulu pada tanggal 13 Januari 2016, agenda Raker DPR RI ini lebih menekankan pada bidang pengawasan, Hal ini merupakan amanat keputusan Raker pada tanggal 21 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa Komisi X dan Kemristekdikti sepakat bahwa pelaksanaan progam Kemristekdikti dilakukan kepada Komisi X Per masa siding, Raker ini juga merupakan kelanjutan dari raker tanggal  2 Desember 2015 dan raker tanggal 13 Januari 2016.

Rapat Kerja diawali dengan perkenalan diri anggota fraksi-fraksi di Komisi X DPR RI. Kemudian dilanjutkan dengan paparan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir. Dalam  paparannya Nasir menjelaskan mengenai realisasi pelaksanaan APBN 2015, Persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN 2016, Implementasi hasil panja BOPTN, Permasalahan beasiswa Pendidikan Tinggi, Realisasi IBA PTS, Proses  dan penetapan kepangkatan dosen.

“Realisasi pelaksanaan APBN tahun 2015 kita dalam hal ini tujuan dan strategi kemristekdikti dimana dalam hal ini meningkatnya relefansi, kuantitas, dan kualitas sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi serta kemampuan intek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa,” paparnya.

Terlebih itu Nasir menambahkan kalau hal ini memiliki 5 Indikator capaiannya yang harus dilakukan, yaitu :

1.) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi

2.) Meningkatnya kualitas kelembagaan RISTEK dan DIKTI

3.) Meningkatnya Relefansi kualitas dan kuantitas sumber daya RISTEK dan DIKTI

4.) Meningkatnya Relefansi dan Struktur untuk Riset dan Pengembangan

5.) Menguatnya kapasitas Inovasi

Beberapa agenda yang dibahas terkait dokumentasi hasil Panja BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri), beasiswa pendidikan tinggi baik itu beasiswa bidikmisi, beasiswa peningkatan apreasiasi akademik, dan beasiswa dosen, Realisasi IBA PTS, dan Proses serta penetapan kepangkatan dosen.

Pimpinan Sidang belum menentukan hasil dari rapat kerja Kemristekdikti dengan Komisi X DPR RI dan diputuskan untuk menunda kemudian melanjutkannya lagi pada tanggal 16 Februari 2016 di tempat yang sama. (ard/bkkp)