Denpasar – Tim Panja Revisi UU Perfilman Komisi X DPR RI baru-baru ini melakukan kunjungan kerja di ISI Denpasar pada tanggal 26-27 Februari 2016 di Provinsi Bali. Kunjungan kerja yang dilaksanakan di lantai 2 gedung Citta Kelangen Taman Budaya ISI Denpasar dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kebudayaan Kemdikbud, Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Badan Penanaman Modal & Perizinan Provinsi Bali, PARFI Provinsi Bali, Dosen dan Mahasiswa ISI Denpasar.
Acara yang dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) jam tersebut membahas beberapa hal penting terkait perfilman diantaranya tentang implementasi Undang-Undang 33/2009 yang mengalami banyak kendala. Hal ini dapat di lihat dari sedikitnya jumlah produksi film nasional yang berkualitas, minimnya akses masyarakat terhadap film sekitar 12% dan ekspansi film impor yang mulai menguasai pasar perfilman Indonesia.
Selain itu, rencana dicabutnya Daftar Negatif Investasi (DNI) terhadap industri film dalam hal ini asing bisa memiliki saham 100%, mendorong Tim Panja Revisi UU Perfilman Komisi X DPR menjaring masukan dari Institut Seni Indonesia (ISI) Bali. Dari permasalahan yang beragam itu, tidak ada landasan hukum yang pasti bagi para pelaku industri perfilman. Untuk itu, Panja Revisi UU Perilman Komisi X DPR menilai bahwa industri perfilman perlu di revisi. Selama ini industri film nasional ataupun lokal kurang berkermbang. Dalam implementasi Undang-undang No 33 tahun 2009 tentang perfilman banyak yang sangat multitafsir.
“Bahkan hingga saat ini, belum ada PP atau Permen dari UU ini. Sehingga, industri ini berjalan, tapi masih tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan,” kata Ketua Panja Perfilman Abdul Kharis Almasyhari di ISI Bali. Lebih lanjut Kharis mengatakan film memiliki peran penting sebagai alat pendidikan, penerangan, dan alat budaya. Seiring dengan program pemerintah, untuk itu pemerintah harus hadir dan mendukung industri perfilman Indonesia. Oleh karena itu, Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI masih akan bekerja sampai Juli 2016, dengan melakukan berbagai kegiatan rapat dan kunjungan untuk mendapatkan data dan masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan panja perfilman nasional untuk memberikan rekomendasi yang komprensif terhadap perbaikan kebijakan perfilman.
Selanjutnya dalam paparan yang disampaikan oleh Rektor ISI Denpasar DR. I Gede Arya Sugiartha, S.S.Kar, M. Hum. menyatakan bahwa ISI Denpasar mencermati peluang dan potensi ke depan bahwa Bali tidak hanya dijadikan objek bagi pembuatan film-film asing, tetapi masyarakat Bali perlu belajar membuat film, belajar menjadi bintang film. Tantangannya adalah jika kita tidak mengambil peluan ini, kedepan Bali akan tenggelam dan menjadi penonton saja. Untuk itu pada tanggal 22 April 2013, ISI Denpasar memiliki izin Ditjen Pendidikan Tinggi membuka prodi Film dan Televisi.
“Saya sangat bangga dengan Prodi Film & Televisi di ISI Denpasar Bali, untuk itu Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mensupport hal-hal yang disebutkan oleh Pak Rektor terkait sarana dan prasarana yang diperlukan oleh prodi flm dan televisi ini, akan kami sampaikan kepada Dirjen Sumber Daya Iptekdikti,” demikian disampaikan oleh Nada Marsudi, Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemristekdikti. Dalam kesempatan itu juga Nada Marsudi menekankan bahwa salah satu visi misi Kemenristekdikti adalah meningkatkan kualitas pendidikan SDM dibidang apa saja, termasuk SDM di bidang perfilman.
“Dari segi pendidikan film di Indonesia masih minim. Perguruan tinggi yang khusus mengenai perfilman itu baru Institut Seni Indonesia (ISI), dan Institut Kesenian Jakarta (IKJ), itupun masih perguruan tinggi swasta. Belum ada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) khusus film. Dalam pertemuan dengan ISI Bali, mereka menginginkan adanya SMK Perfilman, sehingga akan banyak pelaku perfilman yang lebih siap pakai dalam industri film,” Kata Kharis.
Lebih lanjut Abdul Kharis Almasyhari menjelaskan, cukup banyak orang yang bergantung pada industri ini. Sehingga, setiap orang di dalamnya, mendapatkan apa yang menjadi haknya, misalnya royalti. Jika industri film itu dijadikan profesi, orang bisa hidup dari situ. Bukan hanya pemainnya, tapi seluruh pelaku industri perfilman bisa merasakanya. Panja Perfilman Komisi X DPR RI berharap dengan dibentuknya Panja perfilman ini, semua pemangku kepentingan dalam industri film dapat merasakan keuntungan. (nhl/bkkpristekdikti)