SIARAN PERS
No. 04/SP/HM/BKKP/II/2016

Kemenristekdikti Tingkatkan Pelayanan Perizinan Perguruan Tinggi Secara Online
Serpong, 1 Februari 2016

Jakarta (12/2/16) – Kemenristekdikti memperbaharui dan meningkatkan proses layanan administrasi sistem izin pendirian atau perubahan bentuk Perguruan Tinggi (PT), serta pembukaan program studi secara digital atau online sejak Januari 2016.

Hal ini dilakukan Kemenristekdikti sejalan dengan implementasi Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dan dalam rangka peningkatan pelayanan kelembagaan di bidang pendidikan tinggi.

Proses layanan administrasi yang dapat dilakukan secara online ini bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan yang bersih dan efisien bagi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kelembagaan di bidang pendidikan tinggi, demikian dituturkan Direktorat Jenderal Kelembagaan Kemenristekdikti, Patdono Suwignjo pada acara coffee morning di gedung D, lantai 2 Kemenristekdikti, Senayan.

Karenanya, untuk mendukung terciptanya layanan perizinan yang bersih dan efisien tersebut diharapkan masyarakat dapat mengikuti proses layanan secara online dan tidak lagi mengirimkan dokumen dalam bentuk hardcopy. Hal ini dilakukan untuk mendorong sistem pelayanan perizinan di bidang kelembagaan pendidikan tinggi dapat berjalan semakin baik dan memberikan jangkauan layanan yang lebih luas bagi masyarakat pendidikan tinggi, ungkap Patdono.

Dengan sistem online proses layanan administrasi izin pendirian atau perubahan bentuk Perguruan Tinggi (PT), serta pembukaan program studi ini dapat memperingkas tahapan proses evaluasi pendirian atau perubahan bentuk perguruan tinggi, serta pembukaan program studi baru.

Tahapan tersebut antara lain: (1) tahap verifikasi dokumen usulan, (2) tahap evaluasi dokumen (desk evaluation), dan (3) tahap validasi dengan instrumen terintegrasi bersama BAN-PT. Penggunaan instrumen terintegrasi ini ditujukan untuk mempercepat waktu penilaian

Sebelum UU 12 tahun 2012 diberlakukan, pengusul yang telah mendapat izin pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi maupun pembukaan program studi yang telah diterbitkan oleh Kemendikbud pada saat itu, setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan izin, perguruan tinggi wajib meminta akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Namun sesuai dengan ketentuan baru yaitu UU 12 tahun 2012 tersebut, maka di tahun 2015 izin pendirian atau perubahan bentuk perguruan tinggi serta pembukaan program studi akan diterbitkan Kemenristekdikti apabila proposal usulan dimaksud telah memenuhi syarat minimum akreditasi institusi dan/atau prodi sebagaimana ditetapkan oleh BAN-PT. (EKS)